BEKASI – harianratupertiwiindonesia.my.id – Dugaan terpilih ijazah siswa kembali mencoreng dunia pendidikan. Kali ini, sorotan menarik ke SMK Kaya Guna 1 Bekasi setelah seorang wali murid mengaku kesulitan memperoleh ijazah asli anaknya akibat tunggakan biaya pendidikan mencapai Rp14.465.000.
Persoalan tersebut diberitahukan pada Senin (9/11/2026), saat wali murid mendatangi pihak sekolah untuk meminta dokumen izin anaknya. Namun, Kepala SMK Kaya Guna 1 Bekasi, Nailil Muna Atalyna, SS, M.Pd., disebut belum bersedia menyerahkan ijazah dengan alasan kewajiban pembayaran masih belum terselesaikan.
Dalam pertemuan tersebut, Nailil juga termasuk mengirimkan wali murid untuk meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dengan harapan memperoleh bantuan guna meringankan beban tunggakan pendidikan.
Ironisnya, menurut keterangan Nailil, meskipun membayar sebagian dari total tunggakan pun kami tidak membuat pihak sekolah bersedia menyerahkan ijazah asli.
“Walaupun dibayar sebagian, saya tidak akan memberikan ijazah asli karena sekolah juga membutuhkan pemasukan,” demikian pernyataan kepala sekolah sebagaimana dituturkan wali murid.
Pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai kebijakan sekolah dalam menyelesaikan masalah tunggakan biaya pendidikan. Apakah masalah administrasi keuangan dapat dijadikan alasan untuk menahan dokumen kelulusan yang menjadi hak siswa?
Padahal, ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 9 ayat (2) mengatur larangan menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik yang sah dengan alasan apa pun. Ketentuan mengenai penerbitan dan pengelolaan ijazah juga diatur dalam Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024.
Persoalan tunggakan biaya pendidikan diselesaikan melalui mekanisme administrasi, musyawarah, atau jalur hukum yang berlaku. Bukan dengan menjadikan ijazah sebagai alat untuk menekan wali murid.
Sebab, ijazah bukan sekadar selembar kertas. Dokumen tersebut merupakan bukti resmi kelulusan yang dibutuhkan siswa untuk melanjutkan pendidikan, memasuki dunia kerja, serta membangun masa depan.
Atas permasalahan ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait didorong segera turun tangan melakukan pemeriksaan serta pemeriksaan terhadap dugaan dikeluarkannya ijazah tersebut.
Pihak sekolah maupun yayasan juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai kebijakan yang diterapkan, termasuk rincian tunggakan dan dasar hukum yang digunakan untuk tidak menyerahkan ijazah kepada lulusan.
Jangan sampai masalah pemasukan sekolah justru mengorbankan masa depan peserta didik. Sebab, sekolah seharusnya menjadi tempat membuka jalan masa depan, bukan menjadi penghalang bagi siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya.
(Redaksi)
