TULANG BAWANG, harianmahkotanusantara.my.id – Penanganan kasus dugaan pencurian dengan pemberatan (curat) di perkebunan kelapa sawit yang diduga milik perusahaan BW, Kampung Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji Lama, Kabupaten Tulang Bawang, kembali menjadi sorotan masyarakat.
Pasalnya, setelah hampir satu tahun sejak laporan polisi dibuat, warga masih mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut. Sorotan muncul setelah seseorang yang disebut-sebut masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dilaporkan kembali aktif menjabat sebagai aparatur kampung.
Persoalan itu mencuat setelah yang bersangkutan terlihat menghadiri rapat di Kantor Kecamatan Gedung Aji, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Camat Gedung Aji, Kapolsek Gedung Aji, serta sejumlah masyarakat.
Kehadiran orang yang dipersoalkan tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Warga meminta kepastian mengenai status hukumnya, termasuk apakah status DPO masih berlaku atau perkara yang bersangkutan telah dihentikan melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
Salah seorang warga mengaku heran dengan kondisi tersebut. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kejelasan agar tidak muncul anggapan adanya perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum.
”Bagaimana bisa orang yang disebut DPO kembali menjabat sebagai aparatur kampung? Kami sebagai masyarakat kecil tentu mempertanyakan hal ini. Jangan sampai muncul kesan hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan warga yang perlu diuji melalui klarifikasi dan penjelasan resmi dari pihak berwenang.
Kapolsek dan Camat Dimintai Klarifikasi
Dalam kesempatan tersebut, wartawan meminta penjelasan kepada Kapolsek Gedung Aji, IPDA MUHAMAD SYAIFUDIN, S.H.,M.M, terkait keberadaan seseorang yang disebut warga sebagai DPO di lingkungan sekitar Polsek dan Kantor Kecamatan Gedung Aji.
Berdasarkan keterangan wartawan di lapangan, Syaifuddin menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu arahan pimpinan karena dirinya baru menjabat sebagai Kapolsek Gedung Aji.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi dan tindak lanjut penanganan perkara, apabila status DPO yang dimaksud memang masih berlaku.
Sementara itu, Camat Gedung Aji, Yusar Riyaman Saleh, S.H., M.M., mengaku baru mengetahui informasi mengenai dugaan status DPO tersebut.
”Saya juga baru tahu kalau dia DPO. Usulan sekretaris kampung atas dasar usulan Kepala Kampung Toni,” demikian keterangan Camat sebagaimana disampaikan wartawan.
Camat juga menjelaskan bahwa dirinya belum memiliki dasar tertulis untuk melakukan pemberhentian terhadap yang bersangkutan. Ia menyatakan akan meminta penjelasan kepada Kepala Kampung terkait proses pengusulan tersebut.
Selain itu, Camat menyinggung perlunya memastikan apakah perkara yang dimaksud telah dihentikan melalui penerbitan SP3.
Wartawan Minta Kepolisian Berikan Kepastian Hukum
Iqbal, wartawan Haluan, mengatakan bahwa dirinya bersama tim telah melakukan penelusuran langsung untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
Menurut Iqbal, pihaknya mendatangi Polres Tulang Bawang guna meminta klarifikasi mengenai perkembangan penanganan perkara dan kepastian status hukum orang yang dipersoalkan warga.
Namun, upaya konfirmasi tersebut belum membuahkan hasil karena pejabat yang hendak ditemui tidak berada di tempat.
”Saat kami datang ke Polres Tulang Bawang, kami tidak ditemui. Stafnya menyampaikan bahwa Kasat sedang pergi,” ujar Iqbal.
Ia menambahkan, timnya juga telah mendatangi Kampung Gedung Aji untuk menghimpun keterangan masyarakat dan menelusuri informasi mengenai keberadaan orang yang disebut-sebut sebagai DPO tersebut.
”Kami datang bukan untuk menghakimi. Kami hanya meminta penjelasan resmi. Jika memang sudah ada SP3, mohon ditunjukkan dasar dan dokumennya. Namun, jika status DPO masih berlaku, mengapa belum ada tindakan sesuai prosedur? Ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurut Iqbal, keterbukaan informasi dari kepolisian sangat diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak terus dibayangi ketidakjelasan penanganan perkara.
Tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/142/VI/2025
Berdasarkan dokumen yang disampaikan pelapor, perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/142/VI/2025/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG, terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP.
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di perkebunan kelapa sawit Kampung Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji Lama, Kabupaten Tulang Bawang.
Hingga kini, masyarakat mempertanyakan perkembangan penanganan laporan tersebut, khususnya terkait status hukum pihak yang disebut-sebut sebagai DPO.
Untuk itu, diperlukan penjelasan resmi dari kepolisian mengenai beberapa hal mendasar, yakni kepastian apakah yang bersangkutan benar telah ditetapkan sebagai DPO, apakah status tersebut masih berlaku, serta apakah penyidikan perkara telah dihentikan atau masih berjalan.
Bupati dan Inspektorat Diminta Turun Tangan
Atas persoalan tersebut, pelapor meminta Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui Bupati dan Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap proses administrasi pemerintahan kampung, khususnya terkait pengangkatan atau pengembalian jabatan aparatur kampung yang bersangkutan.
Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Tulang Bawang diminta meninjau persoalan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, Kapolres Tulang Bawang diminta memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penyidikan, status DPO, serta kepastian hukum perkara tersebut.
Pelapor juga meminta agar seluruh pihak terkait memberikan jawaban tertulis paling lambat dua hari kerja sejak surat permohonan diterima.
Publik Menunggu Transparansi Penegakan Hukum
Persoalan ini tidak hanya menyangkut keberadaan seseorang yang disebut-sebut sebagai DPO dalam sebuah kegiatan pemerintahan. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.
Apabila status DPO masih berlaku, kepolisian perlu menjelaskan langkah penanganan yang telah dilakukan. Sebaliknya, jika status tersebut telah dicabut atau perkara dihentikan, dasar hukum dan dokumen pendukungnya perlu dijelaskan sesuai ketentuan yang berlaku.
Transparansi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan.
Jangan sampai ketidakjelasan penanganan perkara menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa penegakan hukum belum berjalan secara adil dan setara.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi lanjutan dari Polres Tulang Bawang, Kepala Kampung Gedung Aji, Dinas PMK Kabupaten Tulang Bawang, serta pihak terkait lainnya.
Redaksi
